NEWS, Biaya Melahirkan Akan Di Tanggung Negara, Ini aturanNya? kabarss
INFORMASI, Biaya persalinan sering menjadi hal yang paling dipikirkan bagi para calon orang tua. Bagaimana tidak, persalinan seringkali membutuhkan biaya banya, apalagi sulitnya dalam mencari kerja, biaya hidup yang mahal, jika kelahiran ada gangguan bisa dilakukan oprasi cesar yang biaya sangat mahal. Belum lagi jika tidak memiliki jaminan kesehatan atau asuransi lainnya.
Namun baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan terbaru terkait biaya persalinan bagi ibu hamil. Namun, perlu diingat, layanan ini dikhususkan bagi mereka yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal).
baca juga : ESAI | CATATAN HATI | Semua tak sama lagi
Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli 2022 itu bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.
baca juga : ESAI | SETELAH TIGAPULUH DUA TAHUN | Hari pertama masuk sekolah
"Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," bunyi Inpres tersebut.
Pendanaan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Sosial (Mensos), para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Kepada Menkes, misalnya, Jokowi meminta menteri mengalokasikan anggaran, menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jampersal termasuk tata cara pembayaran klaim Program Jampersal.
Menkes juga diminta melakukan pendataan dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam Program Jampersal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, melakukan pemetaan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan program Jampersal.
baca juga : cerita mistik pesugihan tuyul nyata
Sementara, instruksi yang ditujukan kepada Direksi BPJS Kesehatan, yaitu untuk:
1. memastikan status kepesertaan ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memperoleh manfaat Program Jampersal belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. melakukan verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yarrg belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan hasil verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kemenkes;
4. menyampaian data peserta penerima manfaat Program Jampersal kepada pemerintah daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi pendaftaran sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional segmen PBI Jaminan Kesehatan atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III;
5. melakukan interkoneksi sistem informasi verifikasi tagihan klaim Program Jampersal dengan sistem informasi Kemenkes; dan
6. melaporkan secara berkala hasil verifikasi Program Jampersal kepada Kemenko PMK.
baca juga : 7 CARA AGAR UANG TIDAK DICURI TUYUL
untuk masyarakan agar memahami aturan yang telah di buat oleh presiden, agar bisa merasakan pelayan gratis di saat melahirkan
